PERANAN GEREJA
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI TENGAH MASYARAKAT INDONESIA
YANG MAJEMUK
I. Pendahuluan
Dalam pembahasan ini ada
dua hal fenomena yang menarik yakni persoalan
tentang “konflik” dan “kemajemukan”. Secara historis, dan realitas masa kini,
gereja ternyata menjadi sumber konflik. Gereja juga hidup dalam eksistensi
kemajemukan. Nampaknya kemajemukan senantiasa bersentuhan dengan konflik. Apakah gereja dapat berperan dalam
menyelesaikan konflik? Jika dapat, apa peran gereja dalam menyelesaikan
konflik, dan bagaimana gereja melakukan peran atau fungsinya?
Konflik dan kemajemukan merupakan dua hal yang menarik dalam konteks Indonesia , sebab negara Indonesia Indonesia
Jika dalam pembahasan ini penyaji menyoroti tentang peranan gereja dalam
menyelesaikan konflik di tengah masyarakat majemuk, maka pertanyaan mendasar
yang harus dijawab adalah apa konflik yang dihadapi? Usaha apa yang dapat
dilakukan oleh gereja? Bagaimana gereja dalam memberikan solusi dalam mengatasi
konflik? Metode apa atau pendekatan yang bagaimana yang dapat dilakukan oleh
gereja? Sehubungan dengan hal itu pembanding mencoba memberikan sedikit kontribusi pemikiran.
II. Kontribusi
Pemikiran
Perubahan sosial yang
cepat dalam masyarakat yang majemuk menimbulkan ketegangan sosial akibat dari
krisis yang berbarengan dengan perubahan sosial yang ada. Sering digarisbawahi
hubungan yang tidak mudah antar agama-agama di Indonesia, orang Kristiani
merasa terancam dengan gelombang kebangkitan Islam sementara orang Islam,
karena warisan penjajah, terbiasa menyikapi orang-orang Kristiani sebagai
pesaing utama bahkan sebagai lawan mereka.
Konflik dalam antar umat
beragama merupakan persoalan yang serius dalam eksistensi umat beragama. Sehubungan
dengan hal itu dibutuhkan sikap dan
tindakan yang serius dalam mengatasi konflik.
Perlu dipahami bahwa masyarakat
majemuk memang selalu rawan konflik. Konflik dalam masyarkat majemuk terus
menerus berlangsung di setiap tempat dan waktu. Konflik bersumber pada
perbedaan-perbedaan, dan setiap perbedaan pasti mempertahankan eksistensinya. Sikap
ingin mempertahankan eksistesinya dan ikut memperjuangkan kepentingan agar tetap eksis
dan diakui pada dasarnya akan melahirkan kerawanan. Indonesia Indonesia telah mengalami berbagai konflik baik
yang bersifat SARA maupun non SARA (contoh, konflik ini dapat kita bandingkan
dengan peristiwa konflik di beberapa daerah seperti Poso, Ambon ,
Batam, dll)
Konflik ini bisa semakin meningkat apabila masing-masing suku dan agama
tidak menyadari tanggungjawabnya masing-masing dan peran masing-masing. Untuk
meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam tanggungjawab dan perannya perlu
adanya pembinaan bagi masyarakat Indonesia
Konflik dan ketegangan
antar umat beragama di Indonesia secara
umum dapat dilihat dalam dua Faktor:[2]
a. Faktor intern yang berkaitan dengan
misi dan organisasi karena golongan umat beragama di Indonesia terjebak pada
orientasi kuantitas anggota umat masing-masing.
b. Faktor ekstern, yaitu realitas
sosial-ekonomi-politik yang masih diwarnai oleh ketimpangan sosial.
Pada dasarnya indikasi konflik
tidak terlepas dari sikap yang mempengaruhi masyarakat majemuk, sikap itu
secara garis besar meliputi:[3]
a. Sikap solidaritas buta, yaitu suatu sikap atau tindakan seseorang yang senantiasa berusaha
membela kelompoknya atau anggota kelompoknya dengan cara apapun.
b. Sikap ethnosentrisme, yaitu sikap yang selalu mengutamakan kelompok sendiri, dan meng klaim
kelompoknya lebih baik dari kelompok lain. Konsekuensi dari sikap ini bersifat
negatif karena melahirkan sikap merendahkan, curiga, kurang berinteraksi dengan
kelompok lain.
c. Sikap partikularis. Sikap ini hanya mengutamakan orang-orang yang mempunyai hubungan
khusus, misalnya agama yang sama, suku sama, atau daerah yang sama.
d. Sikap eksklusif, sikap yang tertutup dengan orang lain, atau dalam segala hal tidak menjadi bagian dalam kelompok yang
lain.
e. Masalah mayoritas dan minoritas. Kecenderungannya kelompok mayoritas selalu
mendominasi serta melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, muaranya
selalu terjadi ketimpangan ketidakadilan.
Dalam kaitanya dengan
mengatasi konflik antar umat beragama maka peran gereja dan panggilannya dalam
hubungan umat beragama mesti bersedia mengambil dua langkah yakni:[4]
- Berusaha
mencari tahu gambaran, pemahaman serta sikap orang-orang beriman lain
terhadap agama, agar dapat memandang diri melalui perspektif dan penilaian
mereka.
- Melakukan
koreksi/evaluasi secara sungguh-sungguh untuk menyadari dan menghilangkan
sikap-sikap, prasangka serta pengertian yang tidak benar, tidak pada
tempatnya di dalam kaitannya dengan iman dan umat yang beragama lain.
Sebenarnya tindakan dan
sikap tersebut bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan, namun bukan tidak
mustahil untuk disikapi dan dilakukan sebagai dasar untuk meminimalisir konflik
antar untuk beragama.
Sebagaimana yang telah
diuraiakan oleh penyaji, dialog merupakan salah satu solusi dalam mengatasi
konflik antar umat beragama. Pembanding melihat solusi dialog yang dibahas
penyaji menekankan pendekatan yang bersifat
taktis, maka dalam hal ini pembanding akan mempertajam solusi dialog dalam dimensi etis dan prinsipil. Hal yang
mendasar yang harus dipahami adalah dialog merupakan suatu upaya menjembatani
bagaimana benturan bisa diperkecil. Oleh sebab itu dialog akan dapat mencapai
hasil yang diharapkan apabila paling tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:
ü Adanya keterbukaan dan transparasi. Terbuka
berarti mau mendengar
ü
Menyadari
adanya perbedaan. Dalam hal ini perbedaan hendaknya dipahami sebagai sesuatu
yang wajar dan memang merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, artinya
tidak ada yang berhak menghakimi atau meng klaim suatu kebenaran dari salah
satu pihak yang bertikai. Masing-masing pihak diperlakukan secara sama
dan setara dalam memperbincangkan tentang kebenaran agama masing-masing.
ü
Bersikap kritis terhadap sikap eksklusif dan
segala kecenderungan untuk meremehkan
dan mendiskreditkan umat beragama satu dengan yang lain.
ü Adanya
persamaan dalam dialog. Dialog tidak akan berjalan semestinya jika dialog tidak
menjadi panggilan dan tanggungjawab bersama. Tidak ada ‘tuan rumah” dan yang
lainnya menjadi “tamu yang diundang”. Setiap orang harus merasa menjadi bebas berbicara dari hatinya, dan
sekaligus membebaskan diri dari penekanan.
ü Adanya kemauan untuk memahami
kepercayaan, ritus dan simbol agama yang lain dalam rangka untuk memahami orang
lain secara benar.
ü Oleh sebab itu dalam dimensi dialog
yang tepat, tidak boleh ada pihak yang mendominasi atau melegitimasi diri
sebagai pihak lebih benar dari yang lain.
Sehubungan
dengan peran gereja mengatasi konflik antar umat beragama di Indonesia dalam
masyarakat majemuk maka ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang yang
mendasar:
1. Peluang
a. Pancasila dan UUD
1945 (pasal 29:2)
Pancasila dan UUD 1945 memberikan amanat yang amat jelas
untuk mewujudkan kerukunan dan kebebasan untuk memeluk agama masing-masing.
Dasar 1945 mengamanatkan kebebasan agama merupakan satu hak yang paling asasi
diantara hak-hak manusia, karena kekebasan beragama bersumber kepada martabat
manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kaitannya terhadap peran gereja untuk mengatasi konflik umat beragama, maka dialog tentang
pemahaman dan pengalaman Pancasilan dan
UUD 1945 merupakan salah satu topik untuk mengatasi dan merajut kerukunan umat
beragama.[5]
b. Semboyan Bhineka
Tunggal Ika
c. Dasar teologis
Gereja
menjadi misi dalam rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi mengandung arti perdamaian
atau kerukunan kembali. Rekonsiliasi
merupakan pola kesatuan yang
membuka perspektif baru. Rekonsiliasi tidak hanya dipahami secara
internal, tapi ekstenal, dan implikasinya bersifat holistik. Gereja perlu
melakukan rekonsiliasi perdamaian, sebagaimana Allah melakukan-Nya bagi dunia.[6]
Tuhan menempatkan “kasih” sebagai
yang sentral dalam kehidupan manusia, Yesus mengatakan “kasihilah sesamu
manusia” (Mat 22:39), oleh sebab itu
mewujudkan damai merupakan panggilan dan tugas gereja. Kesadaran yang mendalam
akan kesamaan harkat dan nilai manusia menentukan upaya dalam mewujudkan damai
dalam masyarakat majemuk. Gereja harus memiliki komitmen atas persamaan dan
berupaya untuk mengatasi konflik dalam hubungannya dengan umat beragama.[7]
Mengakui adanya perbedaan secara hakiki bukan menonjolkan benturan dan konflik,
melainkan kedamaian, kesejukan, dan akhirnya perbedaan dapat dipahami sebagai
saling memberi, memperkaya dan melengkapi.[8]
2. Tantangan
- Kebijakan
politik yang memiliki implikasi dalam dimensi sosial dan agama
- Kesenjangan sosial ekonomi
- Pengaruh globalisasi yang memiliki dampak negatif terhadap sikap etis, moral dan spiritual
- Sikap fanatisme dan gerakan fundamentalisme. Isu
Kristenisasi yang secara sadar dan tidak sadar bersumber dari kalangan
Kristen fundamentalis dan dihembuskan lewat kecemasan kelompok Islam
fundamentalis masih menjadi persoalan yang bisa memicu konflik antargolongan
umat beragama di
- Masalah internal gereja (denominasi). Salah satu
kendala di dalam melaksanakan
peranan gereja di tengah-tengah bangsa adalah ketika gereja itu
sibuk hanya mengurus dirinya sendiri (membahas tentang dogma, liturgi,
struktur organisasi, dll).Tugas misi gereja yang semestinya berlandaskan koinonia, diakonia, dan marturia tidak
berjalan dengan semestinya.[10]
Dalam pemahaman misi,
gereja hanya memahami Matius 28:18-20, secara sempit dengan tafsiran yang
konservatif. Dalam
intern gereja praktek misi cenderung pada kuantitas anggota. Dalam denominasi gereja kemudian berkembang
istilah “mencuri domba”. Sedangkan dalam penganut agama lain dipahami
sebagai misi kristenisasi, sehingga memicu prasangka yang kemudian menjadi
konflik.[11]
Dengan demikian maka peranan gereja dalam mengatasi konflik adalah
sebagai berikut:
1.
Gereja dan orang Kristen harus memahami bahwa
eksistensinya hidup berdampingan di tengah-tengah kemajemukan agama. Dalam satu sisi gereja harus
memberikan dasar-dasar teologis-dogmatis tentang paham dan sikapnya terhadap
agama dan penganut agama lain. Sedangkan disisi lain gereja harus memahami dan
mengerti tentang keberadaan, dasar-dasar kehidupan agama lain, dan sedapat
mungkin mengenal ajaran agama lain. Atas dasar itulah gereja dan orang kristen
dapat mengambil sikap praksis, bagaimana hidup bersekutu, melayani dan bersaksi
di tengah-tengah kemajemukan agama dan penganut agama lain. Dalam pemahaman inilah gereja melakukan
tugas dan panggilannya sebagai garam dan terang dunia. Dalam hal ini
gereja senantisa memberikan pemahaman terhadap umatnya.
2. Gereja dapat menjadi mediator dan fasilitator untuk membuka
dialog teologis tentang kemajemukan agama. Gereja harus memahami bahwa agama-agama
lain tidak asing bagi orang Kristen. Dalam hal inilah gereja merobah sikap eksklusif
menjadi yang inklusif. Dalam sebuah refleksi teologis berdasarkan Galatia 6:15,
Paul Tillich dalam bukunya The New Being (1995) mengungkapkan pandangan
dan pendekatan teologisnya terhadap agama dan kepercayaan lain. Ia mengatakan
bawah Yesus Kristus telah tersalib, bukan hanya bagi orang Kristen tetapi juga
bagi dunia. Sikap teologis ini menjadi sentral dalam menyikapi kemajemukan
agama dalam hubungannya dengan konflik.
3. Membangun teologi agama-agama.
Berbicara mengenai teologi agama-agama dalam konteks Indonesia, yang ideal
adalah teologi yang menjungjung tinggi nilai-nilai universal dalam arti dapat
merangkul semua pihak yang berbeda pandangan teologis. Refleksi teologi yang
dapat dilakukan dalam hal ini dapat dilakukan melalui sharing (pengalaman iman)
yang dapat memperkaya satu dengan yang lain. Teologi ini dibangun bukan atas
dasar pandangan yang merendahkan atau mencemoohkan pandangan golongan
lain. Sikap mencari tahu maksud Kitab
Suci tiap agama sangat penting sebelum menafsirkan makna yang tersirat dibalik
isi naskah dalam kitab Suci. Sehubungan dengan hal itu maka, sikap rendah hati
dan keterbukaan perlu dibangun. Dalam teologi agama-agama perlu memperhatikan
perkembangan pandangan dalam agama-agama dewasa ini. Pemahaman tentang ajaran
iman dalam agama tertentu biasanya mengalami perubahan atau perkembangan.[12]
4. Setelah memahami hal di atas maka,
langkah-langkah mengatasi konflik dapat dilakukan melalui yakni: Rekonsialisi
dialogis antar pemuka agama, rekonsialisi antar umat beragama, rekonsiliasi
dalam misi kemanusiaan (pendidikan, kemiskinan, kesehatan).
Ada beberapa hal catatan
yang pelu diperhatikan sehubungan dengan
mengatasi konflik yakni:[13]
- Konflik
merupakan bagian dari kehidupan manusia, konflik itu ada dan bersumber
dari diri manusia secara personal dan kemudian berkembang secara komunal (komunitas)
dalam konteks etnis, religius, politis, dll. Oleh sebab itu upaya
mengatasi konflik merupakan panggilan untuk setiap insan.
- Sehubungan dengan konflik, maka perlu melakukan dialog kehidupan (Dialog life). Gagasan dialog ini telah dimulai dan dikembangkan oleh Lutheran world federation
- Semua agama nampaknya memiliki roh fundamentalisme, oleh sebab itu perlu dengan bijaksana menempatkan eksistensi keagamaanya dengan menghargai kemajemukan. Dalam hal ini tidak ada sikap untuk merendahkan satu dengan yang lain, sebab jika terjadi demikian maka itu sama artinya dengan merendahkan sang pencipta
- Pemerintah perlu tanggap dalam menyikapi setiap
persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Keterlambatan pemerintah
dalam mengatasi masalah di tengah masyarakat akan memperlebar konflik
internal yang semakain luas yang awalnya bersifat ekonomi, dapat meluas
dalam dimensi sosial keagamaan dan daerah. Maka dalam hal ini gereja perlu
memposisikan dirinya sebagai penengah (juru damai)
- Menyikapi
perkembangan terorisme. Disatu sisi munculnya terorisme merupakan
konsekuensi dari kebijakan politik yang tidak sehat (misalnya kebijakan
politik luar negeri Amerika yang menyerang Irak, Afganistan). Sehubungan dengan
hal itu muncullah gerakan radikal fundamentalis yang mengatasnamakan agama
sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan eksistensi agama sebagai
tuntutan perjuangan “jihad” yang dipahami secara sempit.
[1] Ali Mukti
dkk, Agama Dalam Pergumulan Masyarakat
Kontemporer, Tiara Wacana Yogyakarta,
1998, hlm. 124
[2] Widi Artanto, Menjadi Gereja yang Misioner dalam Konteks Indonesia, Jakarta, BPK
Gunung Mulia, 1997, hlm. 190
[3] P. Paul Ngganggung, “Pendidikan agama” dalam Th.Sumartana (dkk), Pluralisme, konflik & Pendidikan agama
di Indonesia, Yokyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 256
[4] F.L. Cooley, “Panggilan Kristen
dalam hubungan antar umat beragama”. Dalam, Eka Darmaputera (ed), Konteks berteologi di Indonesia,
Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1988, hlm. 177
[5] Weinata Sairin, Kerukunan umat beragama. Pilar utama kerukunan berbangsa, Jakarta,
BPK Gunung Mulia, 2002, hlm. 7-14
[6] Ibid, hlm. 150
[7] Willem TP. Simarmata,
“Mewujudkan komunitas damai”, dalam, Thomson MP Sinaga, (ed), Mewujudkan komunitas damai untuk semua.
Buku Pengucapan syukur jubeleum 50 tahun CCA, Medan, PGI Wilayah Sumatera
Utara, 2007, hlm. 9
[8]
Weinata Sairin, Op. Cit, hlm. 15
[9]
Ibid, hlm. 190
[10] Darwin Lumbantobing, Teologi di Pasar Bebas, Pematang
Siantar, L-SAPA, 2008, hlm. 274
[11] Widi Artanto, Op.Cit., hlm. 7
[12] Wlliam Chang, “Sara menuju Teologi
agama-agama” Dalam Th.Sumartana (dkk), Pluralisme,
konflik & Pendidikan agama di Indonesia, Yokyakarta, Pustaka Pelajar,
2005, hlm. 123
[13] Masukan ini disampaikan oleh Pdt.
WTP. Simarmata, MA, Dosen pengampu mata kuliah seminar praksis pada tanggal 28
Agustus 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar